Biografi singkat Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM

Membahas  segala sesuatu mengenai profil artis, penyanyi, tokoh Indonesia dan mancanegara yang mana akan diberikan secara mendetail dan sedikit agak lengkap mulai dari profil singkat, Biografi, Prestasi maupun penghargaan dan juga akan dilengkapi foto foto yang barkaitan.

Kami juga akan memberikan bahasan mengenai Profil dan Biografi yang mana akan diberikan dari berbagai sumber terpercaya. Karena kami hanya akan memberikan Biodatanya dan Profilnya.

Kami hanya akan memberikan informasi yang diperuntukkan bagi sobat pembaca yang Sedang mencari informasi yang akan kami berikan di blog ini dan semoga informasi yang akan kami sajikan dapat berguna menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi sobat pembaca tentunya.

Dan kami mohon maaf bila dalam artikel yang kami sajikan terdapat informasi yang kurang pas dan kami mohon saran dan kritikan untuk menjadikan blog ini menjadi referensi yang bermanfaat di kemudian hari.

Dan sekarang kami akan membahas profil dari Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM.

Profil Singkat

• Nama Lahir           : Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM
• Nama Populer      : Ahok, Basuki Tjahaja & Basuki T Purnama
• Lahir                       : Manggar, Bangka Belitung Rabu, 29 Juni 1966
• Agama                    : Kristen Protestan
• Pekerjaan               : Politisi & Pengusaha
• Aktif Sejak              : 2004 - Sekarang
• Zodiak                     : Cancer
• Kebangsaan           : Indonesia
• Hobi                        : Menulis
• Istri                         : Veronica Tan, S.T.
• Anak                       : Nicholas (1998), Nathania (2001) & Daud Albeenner (2006)

Biografi Singkat

Basuki Tjahaja Purnama merupakan Gubernur DKI Jakarta ke 17 menggantikan Gubernur Joko Widodo yang telah menjabat sejak 19 November 2014. Pada 14 November 2014, ia secara resmi diumumkan sebagai Gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Menggantikan Joko Widodo yang menang dalam pemilu Presiden RI 2014.

Basuki lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966, ia merupakan putra pertama dari pasangan Alm. Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) & Buniarti Ningsing (Boen Nen Tjauw). Ia memiliki tiga orang adik, yaitu Basuri Tjahaja Purnama seorang dokter PNS & merupakan Bupati di Kabupaten Belitung Timur, Fifi Lety (praktisi hukum), Harry Basuki merupakan praktisi dan konsultan bidang pariwisata & perhotelan. Ia merupakan keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia).

Masa kecilnya lebih banyak ia habiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga ia berhasil menamatkan pendidikan tingkat SMP. Setamat dari SMP, ia pun melanjutkan sekolahnya di Jakarta. Di Jakarta, ia menimba ilmu di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Mineral. Selama menempuh pendidikannya di Jakarta, Ahok diurus oleh wanita Bugis yang beragama Islam, yang bernama Misribu Andi Baso Amier binti Acca. Setelah ia berhasil lulus dengan gelar Insinyur Geologi, Basuki pun kembali ke Belitung & mendirikan CV Panda yang bergerak pada bidang kontraktor pertambangan PT Timah pada tahun 1989. Setelah ia berhasil mendapatkan gelar Insinyur Geologi, ia pun melanjukan pendidikannya & berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Basuki telah menikah dengan Veronica, wanita kelahiran Medan, Sumatera Utara, dan telah dikaruniai 3orang anak yaitu, Nicholas Sean Purnama, Nathania, & Daud Albeenner. Nama panggilan “Ahok” berasal dari sang ayah. Mendiang sang ayah, Indra Tjahja Purnama ingin Basuki menjadi seseorang yang sukses & ayahnya memberikan panggilan khusus baginya, yaitu “Banhok”. yang dalam artian Kata “Ban” berarti puluhan ribu, sementara “Hok” memiliki arti belajar. Bila digabungkan, kedua-duanya bermakna “belajar di segala bidang.” Dan lama kelamaan, panggilan Banhok pun berubah menjadi Ahok hingga sekarang.

Dalam karir bisnis pada tahun 1992 Basuki mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Dan pada tahun 1995, Basuki akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya. Dan kemudian ia mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut merupakan yang pertama dibangun di Pulau Belitung, & memanfaatkan teknologi Amerika serta Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini ialah cikal bakal dari tumbuhnya kawasan industri & pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).

Dan pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (pengolahan & pemurnian bijih timah) di KIAK. Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.

Basuki memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.

Basuki kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award, yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Ia mendapat penghargaan ini karena usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang. Anugerah Seputar Indonesia (ASI) memberikannya gelar Tokoh Kontroversial pada tahun 2013.

Karir Politik

• Anggota Komisi II DPR RI, 2009 – 2014.
• Bupati Belitung Timur, 2005 – 2006.
• Anggota DPRD Belitung Timur bidang Komisi Anggaran, 2005 – 2006.
• Wakil Gubernur DKI Jakarta (2012)
• Gubernur DKI Jakarta (2014)

Penghargaan

• Tokoh Anti Korupsi 2007
• 10 tokoh yang mengubah Indonesia,  Tempo
• anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award 2013
• Anugerah Seputar Indonesia (ASI) memberikannya gelar Tokoh Kontroversial, 2013

Kontroversi

Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa NJOP yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri Basuki balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Ia lalu membuka tawaran Ketua BPK DKI, Efdinal, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI Jakarta. Indonesia Corruption Watch kemudian melaporkan Efdinal ke Mahkamah Kehormatan BPK. Efdinal akhirnya Dicopot dan Dipindah menjadi Staf Fungsional di BPK Pusat  Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi KPK, dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner, bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.

Penertiban Kalijodo

Pada tanggal 29 Februari 2016, area Kalijodo ditertibkan dengan alasan melanggar jalur hijau. Kalijodo sendiri adalah area yang terkenal sebagai tempat prostitusi, penjualan alkohol, hiburan malam, dan perjudian. Penertiban ini sebenarnya berjalan lancar dan penduduk bersedia dipindah ke rusunawa atau dipulangkan. Namun perlawanan secara hukum terjadi oleh penguasa daerah tersebut, Daeng Azis, dan beberapa anggota masyarakat, yang diwakili oleh pengacara Razman Arif Nasution. Daeng Aziz sendiri menjadi tersangka untuk beberapa kasus.

Kasus proyek dermaga

Pada bulan April 2009, media memberitakan pemeriksaan Basuki oleh polisi setelah Pemilu untuk kasus proyek dermaga atau Pelabuhan ASDP di Kecamatan Manggar yang diduga bermasalah. Namun polisi menyatakan tidak ingin pemeriksaan ini berakhir dengan pembunuhan karakter oleh media massa. Basuki mengeluarkan bantahan resmi melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan lahan, bukan melaksanakan proyek tersebut. Keterangan Palsu Pada Akta Otentik dan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang diperkarakan ternyata terjadi pada tahun 2007, setelah ia tak lagi menjabat. Basuki menyatakan bahwa ia hanya dipanggil menjadi saksi, bukan tersangka.

Pelarangan pemotongan hewan kurban

Menjelang hari raya Idul Adha 1435 H, muncul isu bahwa pemerintah DKI Jakarta melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban yang merebak saat aksi demonstrasi yang dilakukan massa Front Pembela Islam di depan Gedung DPRD DKI, Jumat, 26 September 2014. Basuki sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta membantah tuduhan ini dan menyatakan pemerintah DKI Jakarta tidak melarang kurban, tetapi melarang penjualannya di jalur hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Isu lain yang berkembang dari demonstrasi yang sama adalah isu pelarangan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah. Basis dari isu ini adalah Ingub Nomor 67 tahun 2014,

Mengatur dan mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di sekolah, meliputi:

Melarang kegiatan pemotongan hewan korban di lokasi sekolah pendidikan dasar.

Membuat instruksi kepada-kepala bidang sekolah dasar agar menyelenggarakan pemotongan hewan ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur, dan;

Menetapkan tempat pemotongan hewan kurban di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal.

Organisasi massa Islam seperti FPI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta Majelis Ulama Indonesia menentang instruksi ini dengan alasan kurban dapat menjadi bahan pelajaran untuk anak-anak. Menanggapi isu ini, pemerintah DKI Jakarta membantah dan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan bahwa instruksi hanya berlaku untuk Sekolah Dasar, tidak untuk semua sekolah (SMP dan SMA dipersilakan). Instruksi ini dikeluarkan karena ada masukan dari beberapa Kepala Sekolah Dasar yang khawatir kurban dapat mengganggu psikologis siswa. Pemerintah DKI Jakarta juga menambahkan tidak akan memberikan hukuman apa pun bila ada Sekolah Dasar yang menyelenggarakan kurban di sekolahnya, namun mengharuskan hewan kurban tersebut diperiksa terlebih dahulu kesehatannya baik saat di penampungan maupun di tempat pemotongan.

Sengketa APBD 2015

Pada tahun 2015, pemerintahan Basuki terlibat sengketa dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan penetapan APBD tahun itu. Akibat sengketa ini, hingga Februari 2015 APBD DKI Jakarta belum ditetapkan. APBD DKI 2015 gagal disahkan meskipun mediasi telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga DKI Jakarta harus berbalik menggunakan pagu APBD 2014.

Penolakan jalur independen

Pada tahun 2016, sebuah kelompok pendukung Ahok jalur independen dibuat dengan nama Teman Ahok dalam rangka mendukung Ahok dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan kegiatan pengumpulan KTP sebanyak 1 juta buah. Namun pada 27 Juli 2016, Ahok mengeluarkan keputusan untuk memilih jalur parpol yang terdiri dari Nasdem, Hanura dan Golkar. Keputusan tersebut memunculkan rasa kecewa dari pihak yang menginginkan Ahok memilih jalur independen sehingga memunculkan tagar #BalikinKTPGue di Twitter yang menjadi Trending Topic.

Kasus surat Al Maidah 51

Sejak 5 Oktober 2016, beredar video berjudul ‘Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51 yang menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter.

Dalam video tersebut, Ahok terlihat mengatakan

Bapak Ibu ndak Bisa memilih Saya. dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem itu. Itu hak bapak ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ya enggak apa-apa? Karena inikan panggilan pribadi bapak-ibu. Program ini jalan saja. Jadi, bapak ibu tak usah merasa enggak enak dalam nuraninya enggak bisa memilih Ahok.”

Pernyataan tersebut dianggap sebagai penistaan terhadap ayat yang bertuliskan "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)" tersebut. Pernyataan tersebut menimbulkan kecaman dari berbagai pihak seperti MUI, Felix Siauw, dan Din Syamsudin.

Ahok pun mengeluarkan ucapan minta maaf terkait pernyataan tersebut. Sementara itu, Mohamad Guntur Romli, salah satu anggota tim sukses Ahok, mengatakan bahwa pernyataan tersebut telah dipelintir dan menganggap bahwa yang dimaksud "dibohongi" tersebut bukanlah ayatnya melainkan orang-orang yang melakukan politisasi Kitab Suci.

Kasus ini memicu terjadinya aksi 4 November yang berakhir ricuh dengan 3 mobil aparat dibakar, 18 mobil rusak, 160 pendemo dirawat karena terkena gas air mata, dan lebih dari 80 polisi luka termasuk 8 polisi yang luka berat.

Pada tanggal 16 November 2016, Ahok secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, Ahok tetap dapat mengikuti tahapan Pilkada sebagai Calon Gubernur.

Setelah dilakukan beberapa kali sidang, maka sebuah lembaga pengamat menyatakan Ahok adalah korban kriminalisasi, dimana MUI tidak melakukan klarifikasi sebelumnya dengan Ahok, sebelum membuat pernyataan yang ternyata makin membuat kegaduhan. Dapat dikatakan terjadi ‘trial in absentia’ dan ‘trial by mob'. Sedangkan salah satu anggota organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama mengatakan kasus ini digunakan untuk menggoyang Ahok dalam pemilihan Gubernur yang berdasarkan hasil polling suaranya menjadi merosot, tetapi berangsur bangkit, setelah beberapa kali sidang dilakukan.

Galeri

Nah Bagaimana sobat pembaca informasi yang kami sajikan. Nah, itu saja ulasan artikel yang kami sajikan Semoga informasinya bisa menjadi inspirasi untuk anda serta pengunjung lainnya, juga semoga bisa memberikan sedikit manfaat. Terima kasih ya,